Kenapa Kapal Induk USS Nimitz Dibolehkan Lintasi Laut Indonesia Usai AS Bom Fasilitas Nuklir Iran?
JAKARTA - Kapal induk bertenaga nuklir AS, USS Nimitz (CVN 68) baru-baru ini terlihat melintasi perairan Indonesia, tepatnya dari Laut Natuna menuju Samudera Hindia, beberapa hari usai Amerika Serikat melakukan serangkaian serangan udara terhadap tiga fasilitas nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan.
Menanggapi hal itu, Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, pelayaran tersebut sepenuhnya sesuai dengan hukum Internasional, khususnya aturan Hak Lintas Transit dalam UNCLOS 1982.
“Kapal induk USS Nimitz berlayar melalui Selat Malaka dengan memanfaatkan Hak Lintas Transit, yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982,” ujar Kristomei.
Selama pergerakan armada asing tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan maupun kedaulatan wilayah Indonesia, maka tidak dibutuhkan izin khusus dari pemerintah.
TNI Angkatan Laut juga secara intensif memantau lalu lintas kapal asing di jalur strategis seperti Selat Malaka, guna memastikan tidak terdapat aktivitas yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional.
USS Nimitz dikawal oleh tiga fregat modern AS—USS Curtis Wilbur (DDG 54), USS Gridley (DDG 101), dan USS Lenah Sutcliffe Higbee (DDG 123)—yang juga melintasi Selat Malaka pada pertengahan Juni.
Menurut data TNI AL, kapal tersebut memasuki jalur AIS pada 17 Juni di utara Belawan, bergerak dengan kecepatan sekitar 19 knot, sebelum kemudian sinyalnya mati. Meskipun demikian, ini dinyatakan sebagai pelayaran sah.
Kehadiran USS Nimitz di kawasan menegaskan proyeksi kekuatan militer AS dan menjadi sinyal kuat dukungan terhadap sekutunya, serta upaya menjaga jalur perdagangan global—terutama Selat Malaka—agar tetap aman dari gejolak regional.
Pelayaran USS Nimitz juga menegaskan kembali posisi strategis Indonesia dalam lanskap maritim global. Selat Malaka, yang menjadi penghubung vital antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dilintasi ribuan kapal setiap tahunnya, termasuk kapal-kapal militer.
Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan TNI, terus menjaga komunikasi dengan pihak Amerika Serikat untuk memastikan seluruh aktivitas di wilayah perairan Indonesia tetap mengikuti ketentuan hukum internasional. Masyarakat diimbau agar tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi, mengingat pelayaran tersebut tidak dianggap mengganggu kedaulatan negara.
(Awaludin)
