Sidang Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Serahkan Dokumen Opini Saksi Ahli ke Pengadilan Singapura
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan dokumen Opinion of Indonesia Expert Witness kepada Pengadilan Singapura. Dokumen ini berkaitan dengan sidang ekstradisi DPO kasus korupsi KTP elektronik, Paulus Tannos.
"Sudah kami respons, sudah kami jelaskan dan sudah bisa diterima oleh pihak hakim tanpa harus hadir," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025).
Dokumen yang diminta itu, jelas Setyo, tak terlepas dari hasil sidang ekstradisi Paulus Tannos pada 25 Juni 2025 kemarin. Pada sidang itu menurutnya, hakim menetapkan sekitar lima dokumen yang diminta.
"Dan proses berikutnya penetapan gitu, Hakim itu ada beberapa, kurang lebih bahkan lebih dari 5 item-itemnya," ujar dia.
KPK saat ini masih menunggu terkait proses selanjutnya. Setyo menyerahkan seutuhnya proses persidangan itu berdasarkan ketentuan Pengadilan Singapura.
"Enggak tahu yang di sana sistemnya seperti apa tapi dokumennya sudah kami serahkan," ujarnya.
Sebagai informasi, Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus e-KTP, Paulus Tannos masih bersikeras menolak untuk diekstradisi ke Indonesia. Alhasil, sidang pendahuluan atau committal hearing masih berlanjut.
Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo terkait update committal hearing yang berlangsung pada 23 Juni sampai dengan 25 Juni. Menurutnya, sidang tiga hari tersebut berakhir dalam pembahasan keberatan dari kubu Paulus Tannos.
"Mereka tetap pada sikap untuk menolak diekstradisi dengan berbagai macam alasan, termasuk soal Perjanjian Ekstradisi yang bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura," kata Suryo, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, sidang tersebut akan berlanjut pada awal Juli dengan agenda menghadirkan saksi dari kubu Paulus Tannos.
(Awaludin)
