Sebagai penutup, Menbud menyampaikan harapan agar penulisan sejarah nasional ini dapat menjadi instrumen pemersatu bangsa.
“Kita berharap penulisan sejarah ini akan menjadi pemersatu bangsa dan jangan sampai kita terpengaruh oleh narasi luar yang dapat memecah belah bangsa. Semoga kita dapat segera melakukan uji publik sebagai bentuk keterbukaan kita kepada masyarakat,” tuturnya.
Hadir dalam rapat, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Para Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, serta Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah Tjahjani.
Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan Fryda Lucyana, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri, dan para pejabat Eselon II Kementerian Kebudayaan.
Dalam rapat kerja ini, Komisi X DPR RI juga mendesak percepatan uji publik penulisan buku sejarah. Sejalan dengan desakan tersebut Kementerian Kebudayaan telah memprogramkan uji publik di beberapa wilayah untuk merangkum masukan dari berbagai pihak.
(Agustina Wulandari )