Wamenhut Sulaiman Tinjau Penanganan Karhutla di Riau, Tercatat Ada 4.449 Titik Hotspot
PEKANBARU – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda Provinsi Riau.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Sulaiman Umar didampingi Kepala BNPB serta jajaran kementerian dan lembaga terkait, turun langsung ke lapangan meninjau lokasi terdampak karhutla.
Sulaiman menegaskan, bahwa patroli pencegahan terus ditingkatkan melalui Patroli Terpadu, yang melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
"Patroli dilakukan di 9 posko desa di Kabupaten Bengkalis, Dumai, Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Siak. Selain itu, patroli mandiri juga berlangsung di 19 desa lainnya," kata Sulaiman, Senin (21/7/2025).
Sebagai bagian dari mitigasi, pemerintah bekerja sama dengan BMKG, BNPB, dan sektor swasta menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga saat ini, telah dilakukan 14 sortie penerbangan dengan penyemaian 12.600 kilogram garam (NaCl) ke awan untuk merangsang hujan buatan dan mengurangi risiko kekeringan, khususnya di lahan gambut. OMC ini juga dilaksanakan di wilayah lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Menurut data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga 20 Juli 2025, Provinsi Riau mencatat 4.449 titik hotspot. Konsentrasi tertinggi berada di Rokan Hilir: 1.767 titik, Rokan Hulu: 1.114 titik, dan Kota Dumai: 333 titik.
Sebanyak 3.031 titik terjadi pada bulan Juli saja. Total luas kebakaran hutan dan lahan periode Januari–Mei 2025 mencapai 751,08 hektare, dengan 96,23% di antaranya merupakan lahan gambut. Dari total luas tersebut 97,81% berada di tutupan non-hutan, 2,19% di tutupan hutan. Berdasarkan fungsi kawasan 14,22% di kawasan hutan, dan 85,78% di areal penggunaan lain (APL).
Untuk mendukung upaya pemadaman, sebanyak 120 personel Manggala Agni dikerahkan dari berbagai Balai Pengendalian Karhutla Wilayah Sumatera, termasuk Daops Dumai, Siak, Rengat, dan Pekanbaru. Bantuan tambahan juga datang dari Jambi (Bukit Tempurung dan Sarolangun) serta Sumatera Selatan (Musi Banyuasin).
Operasi pemadaman turut melibatkan Brigade Dinas Kehutanan Provinsi Riau, BPBD Riau, BPBD Rokan Hilir, TNI, POLRI, RPK Pertamina Hulu Rokan, dan MPA. Seluruh pihak bersinergi untuk mengatasi titik-titik api dan mencegah penyebaran lebih luas.
Wamenhut Sulaiman Umar mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan iklim yang makin ekstrem.
“Kondisi iklim dan cuaca di Provinsi Riau saat ini memerlukan perhatian kita bersama. Diperlukan kesiapsiagaan dan kerja sama lintas sektor agar karhutla tidak meluas,” tegas Sulaiman.
Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk terus memaksimalkan seluruh sumber daya demi menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta mencegah dampak karhutla di tingkat nasional maupun lintas batas negara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa berdasarkan data Satelit Himawari yang dianalisis BMKG, sempat terdeteksi asap lintas batas pada 19 Juli 2025, khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Namun, kondisi tersebut mulai membaik dan pada 20 Juli 2025 asap lintas batas sudah tidak terdeteksi.
Dwi menambahkan, arah angin dari tenggara dan barat daya menuju barat laut/timur laut membuat Riau rentan terhadap penyebaran asap, terutama selama musim kemarau. Karena itu, mitigasi dan respons dini menjadi sangat krusial.
(Awaludin)
