Prancis Nyatakan Akan Akui Palestina Merdeka, Ini Kata Hamas
JAKARTA - Kelompok militan Hamas di Gaza menyambut baik pengumuman Presiden Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Macron bahkan mendesak negara-negara lain untuk mengikuti langkah Prancis tersebut.
Macron menyampaikan janji pengakuan tersebut pada Kamis (24/7/2025), dengan deklarasi resmi yang diperkirakan akan disampaikan pada Sidang Umum PBB pada September, yang disebutnya sebagai langkah menuju perdamaian Timur Tengah. Langkah tersebut mendapat kritik tajam dari Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang memperingatkan bahwa hal itu dapat menjadi bumerang.
Kelompok Islamis tersebut menyebut keputusan Macron sebagai "langkah positif ke arah yang benar menuju keadilan," serta mendukung "hak sah Palestina untuk menentukan nasib sendiri."
"Kami di Hamas menganggap posisi penting Prancis ini sebagai perkembangan politik yang mencerminkan keyakinan internasional yang semakin kuat terhadap keadilan perjuangan Palestina..." bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir RT.
Kelompok pejuang Palestina tersebut mendesak negara-negara lain, terutama negara-negara Uni Eropa, untuk mengikutinya.
Beberapa negara, termasuk Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan Meksiko, telah secara resmi melakukannya. Rusia secara resmi mengakui kenegaraan Palestina dengan menegaskan kembali pengakuan Uni Soviet atas deklarasi kemerdekaan Palestina pada 1988.
Namun, Washington dan Yerusalem Barat menuduh Macron melakukan "propaganda" dan "memberi penghargaan kepada terorisme." Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pengakuan dalam kondisi saat ini "berisiko menciptakan proksi Iran lain seperti Gaza."
Prancis akan menjadi negara besar pertama di G7 – yang terdiri atas AS, Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, dan Italia – yang secara resmi mengakui kenegaraan Palestina.
Kesepakatan yang diusulkan menyerukan gencatan senjata selama 60 hari, dengan Hamas membebaskan sepuluh sandera dan jenazah 18 sandera lainnya secara bertahap dengan imbalan tahanan Palestina. Bantuan kemanusiaan akan meningkat, dan kedua belah pihak akan menegosiasikan gencatan senjata yang langgeng.
Perundingan gencatan senjata telah terhenti karena tuntutan yang saling bertentangan. Hamas bersikeras agar Israel menarik diri sepenuhnya dan menghentikan permusuhan demi pembebasan semua sandera, sementara Israel bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan jika ingin mencapai perdamaian.
Washington baru-baru ini memanggil kembali tim negosiasinya untuk konsultasi, dengan mengatakan bahwa tanggapan Hamas "jelas menunjukkan kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza."
Konflik dimulai pada Oktober 2023, setelah serangan Hamas ke Israel selatan yang mengakibatkan 1.200 kematian. Sejak itu, lebih dari 59.000 warga Palestina telah terbunuh, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
(Rahman Asmardika)
