Mendekat ke BRICS, Pakistan Coba Patahkan Lingkaran Setan Utang IMF
Lanskap keuangan Pakistan yang terus-menerus rapuh telah menjerumuskan negara ini ke dalam perangkap utang yang parah, di mana utang yang terus menumpuk terus mengikis kapasitasnya untuk berinvestasi dalam pembangunan yang bermakna. Sebagian besar pendapatan pajak Pakistan dihabiskan hanya untuk pembayaran utang, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk pengeluaran yang dapat mendorong kemajuan sosial-ekonomi atau memperkuat fondasi perlindungan hak-hak warga negara.
Lingkaran setan peminjaman untuk melunasi utang yang ada ini telah menjadi ciri khas lintasan fiskal Pakistan, yang menghambat kemampuannya untuk menyediakan layanan publik inti seperti layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan jaminan sosial.
Dana besar yang diperoleh melalui pinjaman luar negeri, baik dari IMF, Bank Pembangunan Asia, maupun donor bilateral, jarang menghasilkan perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari warga Pakistan. Meskipun telah menjalin lebih dari dua lusin perjanjian pinjaman dengan IMF dan aliran dana masuk selama puluhan tahun, negara ini terus berjuang melawan ketidakstabilan ekonomi, infrastruktur yang buruk, meningkatnya kemiskinan, dan ketidakadilan sistemik. Investasi publik masih sangat kurang, dengan rasio investasi terhadap PDB Pakistan bertahan di sekitar 15 persen, salah satu yang terendah di dunia dan jauh di bawah rata-rata Asia Selatan yang sebesar 30 persen. Kekurangan ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan akses ke listrik yang andal, sekolah yang berfungsi, atau rumah sakit yang memadai.
Lebih lanjut, kontras antara meningkatnya belanja pertahanan Pakistan dan memburuknya indikator pembangunan manusia menggambarkan gambaran yang meresahkan tentang prioritas fiskal yang tidak selaras. Dalam anggaran federal 2025–2026, Pakistan meningkatkan belanja pertahanan sebesar 20%, mengalokasikan sekitar $9 miliar untuk militer, menjadikannya pos anggaran terbesar kedua setelah pembayaran utang, yang menghabiskan $29 miliar. Bersama-sama, kedua kategori ini menyumbang hampir 62% dari total belanja pemerintah, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk investasi di bidang kesehatan, pendidikan, atau pengentasan kemiskinan.
