Tegas, Hamas Tolak Meletakkan Senjata Sebelum Negara Palestina Terbentuk
JAKARTA – Hamas telah menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan setuju untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat telah didirikan. Penegasan ini disampaikan sebagai tanggapan atas salah satu tuntutan utama Israel dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.
Kelompok pejuang Palestina tersebut mengatakan bahwa mereka menanggapi pernyataan yang dikaitkan dengan utusan Timur Tengah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Steve Witkoff, bahwa Hamas telah "menyatakan kesediaannya" untuk meletakkan senjata.
Israel menganggap pelucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.
Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera terhenti pekan lalu.
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah-pemerintah Arab telah mendesak Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Gaza, setelah sejumlah negara Barat—termasuk Prancis dan Kanada—mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina. Inggris menyatakan akan mengakui Negara Palestina jika Israel tidak memenuhi persyaratan tertentu pada September.
Hamas dalam pernyataannya menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyerahkan haknya untuk "melawan dan menggunakan senjatanya" kecuali "negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya" didirikan.
Letnan Jenderal Eyal Zamir dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memperingatkan pada Jumat (1/8/2025) bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berakhir jika negosiasi gagal untuk segera mengamankan pembebasan para sandera yang ditawan oleh Hamas.
Pada Sabtu (2/8/2025), keluarga sandera Evyatar David mengeluarkan pernyataan setelah Hamas merilis video yang memperlihatkan pria itu bertelanjang dada dan kurus kering di sebuah terowongan remang-remang.
Mereka menuduh Hamas membuatnya kelaparan sebagai bagian dari kampanye propaganda dan memohon kepada pemerintah Israel dan Amerika Serikat untuk melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkannya.
Witkoff telah mengunjungi Israel sementara pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.
Badan-badan PBB telah memperingatkan adanya kelaparan massal akibat ulah manusia di Gaza dan menyalahkan Israel, yang mengendalikan masuknya semua pasokan ke wilayah tersebut. Israel bersikeras tidak ada pembatasan pengiriman bantuan dan bahwa "tidak ada kelaparan".
Sebelumnya pada Sabtu, Witkoff bertemu di Tel Aviv dengan keluarga-keluarga sandera Israel yang masih berada di Gaza.
Rekaman yang diunggah daring menunjukkan negosiator Washington tersebut disambut tepuk tangan dan permohonan bantuan oleh para pendukung keluarga para sandera saat ia tiba di sebuah alun-alun yang dikenal sebagai tempat protes.
Witkoff mengatakan upaya perdamaian harus difokuskan pada penghentian konflik dan pemulangan semua sandera, alih-alih apa yang disebutnya sebagai kesepakatan parsial.
Sebagai bagian dari kunjungan Witkoff, ia bertemu Netanyahu pada Kamis (31/7/2025) dan pada Jumat ia memeriksa lokasi bantuan yang banyak dikritik di Gaza selatan.
Data terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan setidaknya 1.373 warga Palestina telah tewas saat mencari makanan sejak akhir Mei.
Sebagian besar warga Palestina tewas akibat serangan militer Israel di dekat lokasi distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung Israel dan AS, menurut PBB. Israel menuduh Hamas memicu kekacauan di dekat lokasi tersebut dan mengatakan pasukannya tidak sengaja menembaki warga sipil.
Militer Israel melancarkan operasi di Gaza sebagai respons atas serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.
Lebih dari 60.000 orang telah tewas di Gaza sejak saat itu, dan 169 orang, termasuk 93 anak-anak, meninggal dunia akibat malnutrisi, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut yang dikelola Hamas.
(Rahman Asmardika)
