JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai keputusan PDI Perjuangan sebagai penyeimbang merupakan langkah yang tepat. Langkah serupa pernah dijalankan Partai Demokrat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Langkah PDIP dinilai mencerminkan realitas politik yang sehat. Perbedaan pandangan tetap bisa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama bagi bangsa dan negara.
"Menurut saya, sikap PDIP ini sudah tepat. Konsep partai penyeimbang juga pernah kami jalankan selama sembilan tahun," papar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Ia menjelaskan peran partai penyeimbang adalah mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Partai peyeimbang tetap kritis terhadap hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik.
"Sebagian besar kebijakan diambil di DPR. Anggota DPR dari partai penyeimbang harus menyuarakan aspirasi rakyat secara proporsional dan bertanggung jawab. Tidak masalah pada akhirnya tetap harus berdialog dengan pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan partainya tidak akan menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan.
“PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membentuk koalisi kekuasaan," ujar Megawati dalam pidatonya pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
Megawati memastikan PDIP partai ideologis yang berpihak pada rakyat dan siap menjalankan peran sebagai penyeimbang kekuasaan. "Kami partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," tandas Megawati.
(Fetra Hariandja)