Komisi II DPR Soroti Wacana Kenaikan PBB hingga 250% di Pati
Karena itu, menurut Irawan, PAD di banyak daerah bergantung pada pungutan langsung kepada masyarakat, seperti pajak dan retribusi, yang justru bisa membebani rakyat.
“Ujung-ujungnya tinggal pajak dan retribusi, termasuk PBB. Karena di luar itu tinggal pajak kendaraan bermotor. Jadi memang sulit menambah PAD, akhirnya membebani rakyat,” tambahnya.
Perlu Rumusan Bagi Hasil Hasil Bumi
Irawan menilai akar masalahnya ada pada kebijakan struktural di tingkat pusat, dan tidak semata-mata dapat disalahkan pada kepala daerah.
“Ini yang di Pati sebenarnya dampak dari kebijakan struktural kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Bupati Pati, karena motivasinya ingin meningkatkan PAD. Tapi ruang yang tersedia cuma itu,” katanya.
Ia mendorong adanya penataan ulang sistem keuangan pusat dan daerah, termasuk skema pembagian hasil bumi agar daerah tidak hanya bergantung pada pungutan kepada rakyat.
“Harusnya ada rumusan mengenai bagi hasil untuk produk hasil bumi. Jangan semua ke pusat, harus ada untuk daerah agar PAD bisa bertambah,” tegasnya.
