KPK Panggil Rektor USU Terkait Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin (MA), terkait pengusutan dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pemanggilan dilakukan pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan Muryanto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara ini. Namun, belum diketahui apakah Muryanto memenuhi panggilan tersebut.

Baca Juga:

Hamas-Israel Teken Tahap 1 Perjanjian Damai Gaza: 20 Sandera Zionis Ditukar 2.000 Tahanan Palestina

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terhadap MA selaku Rektor USU," kata Budi, Jumat (15/8/2025).

Budi belum merinci keterangan apa yang akan digali oleh penyidik. Adapun selain Muryanto, 12 saksi lainnya juga dipanggil, di antaranya:

Baca Juga:

Korupsi Pembangunan Jalan di Taput, 3 Tersangka Dijebloskan ke Penjara

Kepala Seksi Dinas PUPR Sumut, Edison (EDS)

Kabag Pengadaan Barang Jawa Kabupaten Padang Lawas Utara, Asnawi Harahap (AH)

Baca Juga:

KPK Temukan Korupsi Pembangunan Jalan Tol, Negara Berpotensi Rugi Rp4,5 Triliun

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Sidimpuan, Ahmad Juni (AJ)

Bendahara BBPJN Sumut, Said Safrizal (SS)

Baca Juga:

KPK Geledah 3 Lokasi di Surabaya Terkait Korupsi Pembangunan Jalan Papua

PNS Kementerian PU-Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Manaek Manalu (MM)

Kasatker Wil III BPJN Sumut, Ratno Adi Setiawan (RAS)

Baca Juga:

Rico Minta Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Papua Dihentikan

PPK Wil I 2023 BBPJN Sumut, Munson Punter Paulus Hutauruk (MUN)

Showroom Mobil, PT Deli Tunas Adimulia

Kasatker Wil I 2023, Rahmat Parinduri (RP)

Wiraswasta Deddy Rangkuti (DR)

Sekwan atau PNS Mandailing Natal, Afrizal Nasution (AN)

Sekretaris BPKAD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Randuk Efendi Siregar (RES)

"Pemeriksaan dilakukan di KPPN Padang Sidimpuan," tandasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis, 26 Juni 2025. Belakangan, KPK menetapkan lima tersangka dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.

Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Sumut, yakni Topan Ointing. Sementara empat tersangka lainnya adalah Rasuli Efendi Siregar (RES), selaku Kepala UPID Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen; Holiyanto (HEL), selaku PPK Satkor PJN Wilayah I Provinsi Sumut; Akhirun Efendi Siregar (KIR), selaku Direktur Utama PT DNG; dan M. Rayhan Dulasmi (RAY), selaku Direktur PT RN.

(Fetra Hariandja)