Komitmen Prabowo dalam Penegakan Hukum Dinilai Syarat Mutlak Keadilan Sosial
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dinilai menunjukan perhatian besar terhadap pentingnya penerapan hukum yang berlaku secara adil bagi seluruh warga negara, tanpa pengecualian. Hal itu diutarakan saat pidato kenegaraan Prabowo, yang menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama dalam agenda pemerintahannya.
“Presiden menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Harris Arthur Hedar, dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
Menurut Harris, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti praktik korupsi, mafia hukum, hingga intervensi politik dalam proses hukum, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik. Ia menilai, saat ini adalah momentum penting karena di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi.
"Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” ujarnya.
Kendati, ia memahami dalam pelaksanaan reformasi hukum tidak akan mudah. Perubahan akan menemui hambatan dari dalam birokrasi hukum itu sendiri, yang selama ini terbiasa dengan praktik transaksional.
"Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan. Hal ini yang harus betul betul dicermati,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen Presiden untuk menegakkan hukum secara adil dan merata. Tak Ada pandang bulu dan berlaku untuk semua tanpa terkecuali.
Ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil, kata Harris. Pertama, menguatkan independensi aparat penegak hukum, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan tokoh politik atau pejabat tinggi, agar bebas dari tekanan kekuasaan.
Selanjutnya soal transparansi yang menurutnya sebagai kunci. Transparansi dalam proses hukum, khususnya untuk kasus besar seperti korupsi perlu dilakukan agar publik dapat melihat langsung konsistensi pemerintah.
“Yang ketiga, perlu ada kebijakan zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh," ujarnya.
"Dan yang keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin, agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif,” imbuhnya.
Harris juga menyoroti pentingnya peran organisasi profesi hukum seperti Peradi, Ikadin, dan lainnya dalam mendukung agenda reformasi hukum. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara. Organisasi profesi hukum seperti Peradi, Ikadin, dan lainnya memiliki peran penting sebagai pilar pendukung sistem hukum yang berintegritas. Mereka bisa memperkuat standar etik advokat, memastikan kompetensi profesional tetap terjaga, serta ikut aktif memberi masukan terhadap regulasi yang tengah dibahas pemerintah dan DPR,” ujarnya.
Ia menambahkan, organisasi profesi juga berperan penting sebagai jembatan antara hukum dan masyarakat melalui pendidikan hukum publik, sehingga warga lebih paham akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Karena itu, penting kerja sama antara pemerintah dan organisasi profesi hukum yang berbasis pada prinsip check and balance.
Pemerintah harus memberikan ruang bagi organisasi profesi untuk bersikap kritis, sementara organisasi tersebut wajib menjaga integritas dan profesionalisme demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Presiden Prabowo melalui pidatonya membuka jalan bagi hukum untuk benar-benar menjadi fondasi utama negara hukum yang berkeadilan dan berdaulat. Meski, momentum ini hanya akan bermakna jika ditindaklanjuti dengan langkah konkret, kemauan politik yang kuat, serta kerja sama erat dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor hukum.
(Arief Setyadi )
