Meski tidak memiliki peran resmi dalam pemerintahan, Thaksin tetap aktif secara politik dan secara luas dianggap sebagai kekuatan di balik koalisi yang dipimpin partai berkuasa, Pheu Thai, yang saat ini sedang mengalami penurunan popularitas.
Putusan ini dikeluarkan seminggu sebelum putusan penting lainnya yang melibatkan putrinya, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang terancam pemecatan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etika atas percakapan telepon bocor dengan mantan pemimpin Kamboja mengenai konflik perbatasan yang sempat memicu perang bersenjata selama lima hari.
(Rahman Asmardika)