Lahirnya Tuntutan 17+8, Satu Suara dan Aspirasi Rakyat: Guru Besar hingga Penerima Beasiswa LPDP
JAKARTA – Tuntutan 17+8 yang ditujukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai menggema di masyarakat. Tuntutan ini ternyata lahir dari suara-suara dan aspirasi masyarakat.
Perwakilan Kolektif 17+8, Okki Sutanto, mengatakan lahirnya tuntutan ini tak terlepas dari berbagai gelombang aksi yang muncul dalam beberapa minggu terakhir.
"Sebenarnya unjuk rasa dan demonstrasi sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir, cuma tereskalasi dan mencapai puncaknya pada hari Kamis lalu, 28 Agustus, setelah tragedi mas Affan Kurniawan," ucap Okki dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (4/9/2025).
Setelah peristiwa mengenaskan itu, Okki mengatakan berbagai kalangan, baik dari organisasi masyarakat sipil hingga individu, mulai menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, saat itu mulai dari guru besar di Indonesia hingga penerima Beasiswa LPDP ikut menyuarakan tuntutan.
"Semua tuntutannya substantif, semua bagus-bagus. Ada dari guru besar, organisasi sipil, penerima beasiswa LPDP dan lain sebagainya, banyak sekali," tutur dia.
Okki menjelaskan, ketika aspirasi dan tuntutan itu bergerak sendiri-sendiri, justru dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, Kolektif 17+8 pun berusaha merangkum suara-suara dan aspirasi ini.
"Kami takut ketika semua bergerak sendiri-sendiri, ketika semua menyampaikan tuntutannya masing-masing, ujungnya masyarakat jadi bingung karena banyak sekali tuntutan yang beredar. Masyarakatnya bingung, medianya juga bingung mana yang harus diamplifikasi, dan terakhir yang dituntut juga bingung, pemerintah juga nanti bingung," tutur dia.
Ia berharap dengan dirangkumnya tuntutan dari masyarakat ini, pemerintah dan DPR dapat membuka mata atas tuntutan yang datang. Sehingga, tambah dia, pihak yang dituntut mampu memenuhi aspirasi-aspirasi tersebut.
"Oleh sebab itu, kami di Kolektif 17+8 merangkum dan berusaha untuk mengkristalisasi suara-suara, aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat supaya ini bisa terarah tuntutannya, sehingga bisa lebih didengar dan pada akhirnya diterima oleh pemerintah," ujarnya.
(Arief Setyadi )
