Anggota DPR Masih Kantongi Puluhan Juta Setiap Bulan, Hanya Tunjangan Rumah Saja yang Dihapus
JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyoroti peyesuaian tunjangan bagi anggota DPR RI. Pasalnya, take home pay anggota DPR RI masih dinilai besar yakni, Rp65 juta per bulan.
Menurutnya, langkah DPR RI yang melakukan evaluasi gaji dan tunjangan belum signifikan. Dikatakannya, lembaga legislatif hanya berani meninjau ulang komponen tunjangan perumahan saja.
"Jika melihat total take home pay bulanan anggota yang masih di level Rp65 juta per bulan, nampaknya tak penyesuaian signifikan pada tunjangan-tunjangan lain DPR. Jadi hanya tunjangan perumahan saja yang benar-benar dengan berani dihapus oleh DPR," tutur Lucius, Sabtu (6/9/2025).
Oleh karena itu, dia pun mempertanyakan langkah DPR RI yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan tetapi tidak dengan tunjangan lain. "Misalnya tunjangan komunikasi intensif Rp20.033.000 per bulan," ucap Lucius.
"Kan banyak tuh yang nanya, eksekusi tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa? Beli pulsa, beli paket, atau apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjungan sebesar itu?" tambahnya.
Dia juga menyoroti tunjangan jabatan dan kehormatan anggota DPR RI. Menurutnya, dua jenis tunjangan itu sama.
"Kenapa mesti dibikin menjadi dua jenis tunjangan? Apalagi nominal untuk masing-masingnya cukup besar: 9.700.000 itu tunjangan jabatan, sementara 7.187.000 untuk tunjangan kehormatan anggota DPR RI?" ucapnya.
Namun terlepas dari itu, Lucius menilai, upaya evaluasi tunjangan DPR RI perlu diapresiasi sebagai bentuk tuntutan 17+8.
"Apresiasi ini tentu untuk kesediaan DPR mendengarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat, dan keberanian mereka untuk menghapus tunjangan perumahan yang memang menjadi sumber kemarahan publik belakangan ini," pungkasnya.
