Menurutnya, langkah ini penting agar penyelenggara negara melaporkan LHKPN secara jujur dan lengkap. Pasalnya, data LHKPN dapat diakses oleh publik.
“Karena ingat, LHKPN ini dibuka aksesnya kepada publik. Jadi masyarakat bisa melihat secara lengkap laporan aset ataupun harta setiap penyelenggara negara,” ujarnya.
“Dengan transparansi ini tentu KPK mendorong agar setiap penyelenggara negara, setiap pejabat publik, melaporkan LHKPN secara benar, lengkap, dan jangan ada yang ditutup-tutupi,” tandas Budi.
(Awaludin)