9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), mengumpulkan sembilan dari 12 partai non-parlemen, termasuk Partai Perindo, di kediamannya kawasan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu (24/9/2025) malam.
Adapun atas pertemuan itu disepakati pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk menyongsong Pemilu 2029 mendatang. Adapun partai yang tergabung dalam Sekber di antaranya: Partai Perindo, PPP, PBB, PKN, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Prima, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan PSI.
"Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai, 9 partai yang hadir. Yang lain nanti mau nyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," kata OSO usai pertemuan tertutup kurang lebih 2 jam itu.
"Kenapa sekarang kita sudah siap dari awal? Karena supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu dirubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang non-parlemen," tambahnya.
OSO menilai dalam kontestasi Pemilu 2024 silam, setidaknya 17 juta lebih suara rakyat hilang dan tidak terwakili di DPR RI.
"Sayang ini suara hilang milik rakyat. Di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI," ucapnya.
OSO menilai kehilangan 17.304.303 suara rakyat tersebut karena PT (Parliamentary Threshold) bukan sekadar statistik elektoral, tetapi merupakan kejahatan representasi serta pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan penyimpangan terhadap teori prinsip demokrasi.
Ketidakterwakilan 17 juta suara rakyat di DPR RI juga dinilainya bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern.
"Jika PT 4% masih diberlakukan, maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka, bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman? Secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut, kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam prinsip demokrasi, tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah — teori Robert Dewey dalam political chief," tegasnya.
Sekadar informasi, hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Waketum Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP); Presiden Partai Buruh, Said Iqbal; perwakilan PBB, Fahri Bachmid; dan perwakilan sejumlah partai non-parlemen lainnya.
(Fetra Hariandja)
