Husnan Bey: PPP Harus Kembali ke Khitah, Jangan Jadi Dagangan Politik
JAKARTA - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru saja berakhir memunculkan dualisme kepemimpinan. Dua kandidat, Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim diri sebagai Ketua Umum terpilih. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan luas di kalangan umat Islam, termasuk para pengurus Eksponen Fusi 1973.
Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Husnan Bey Fananie, menyatakan bahwa satu-satunya jalan menyelesaikan kisruh PPP adalah dengan mengembalikan partai berlambang Kakbah itu ke semangat fusi politik Islam tahun 1973, yakni penggabungan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Syarikat Islam (SI).
"Pesan penting bahwa Partai Persatuan Pembangunan harus dikembalikan ke khitahnya. Harus dijaga marwahnya, harus diperbaiki apa-apa yang rusak yang ada di dalamnya. Harus menjadi sebuah rumah besar aspirasi umat Islam yang sesungguhnya," tegas Husnan saat Konferensi Pers di Kawasan Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).
Husnan menegaskan, PPP bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli atau diperjualbelikan oleh kelompok tertentu. Dia juga mengungkapkan PPP lahir sebagai wadah pemersatu umat Islam dari berbagai latar belakang dan karakter, dan harus tetap menjadi rumah besar perjuangan umat.
"Tidak menjadi barang dagangan, tidak menjadi sesuatu yang harus dibeli dan harus diperjualkan," kata Husnan menegaskan.
Husnan menilai, konflik internal yang terjadi saat ini menunjukkan krisis identitas dan kepemimpinan di tubuh PPP. Dualisme, perebutan kursi, dan politik transaksional dinilai lebih menonjol daripada semangat kolektivitas dan musyawarah sebagaimana semangat Fusi 1973.
Karena itu, Husnan mengatakan eksponen Fusi 1973 mendesak dilaksanakannya Muktamar ulang sebelum akhir tahun 2025 sebagai langkah penyelamatan partai. Muktamar ulang ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi dan kebangkitan PPP sebagai partai perjuangan umat Islam.
