“Pemerintahan Presiden Prabowo memahami bahwa keadilan sosial tidak akan pernah terwujud tanpa kedaulatan ekonomi. Negara harus kembali menguasai tanah, energi, dan ruang hidup rakyatnya sesuai amanat pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Rasminto menyoroti pula pembenahan tata kelola impor migas. Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor minyak mentah Indonesia mencapai sekitar 1 juta barel per hari dengan nilai ekonomi mendekati Rp500 triliun per tahun.
“Di situlah letak pentingnya langkah Presiden Prabowo, karena mafia migas telah menjerat ekonomi kita selama puluhan tahun,” ucapnya.
Rasminto mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam membongkar praktik penyimpangan impor minyak mentah yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp285 triliun.
“Ini kerja geopolitik yang nyata. Pemerintah sedang merebut kembali kedaulatan energi dari tangan kartel,” ungkapnya.
“Ketegasan Presiden Prabowo dalam menata sumber daya alam menandai pergeseran dari ekonomi rente menuju ekonomi berdikari. Semoga ini jadi fondasi bagi tegaknya keadilan sosial bangsa,” tandasnya.
(Fahmi Firdaus )