“Penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dan sinergi lintas-aktor, termasuk keterlibatan parlemen, NGO, serta asosiasi kehutanan seperti APHI dan WWF, yang berkontribusi dalam memperkuat visibilitas dan keberlanjutan program.
“Kementerian Kehutanan juga dinilai berhasil memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan. Forum komunikasi seperti FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia) menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia rimbawan di tingkat nasional,” katanya.
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, lanjut Naresworo, berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Kementerian Kehutanan melalui riset kolaboratif, pengembangan sistem informasi kehutanan berbasis sains, serta program magang dan policy lab yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti ilmiah.
“Kami meyakini bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tata kelola hutan yang lestari, berkeadilan, dan berdaya saing global,” tutup Naresworo.
(Fahmi Firdaus )