Wagub Rano: Pemotongan Dana Bagi Hasil Rp15 Triliun Tak Ganggu Ekonomi Jakarta
JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun yang dialami Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Rano, pemotongan DBH tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika ekonomi nasional yang perlu disikapi dengan bijak.
“Kita mengalami yang disebut pemotongan dana bagi hasil. Bapak tahu Jakarta kena pemotongan berapa? Rp15 triliun. Cuma bagi Jakarta, tidak masalah,” ujar Rano dalam sambutannya pada acara Jalan Nordik Akbar Indonesia Tahun 2025 di Gedung Sasono Utomo TMII, Jakarta Timur, Minggu (26/10/2025).
Rano menegaskan, kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Ia optimistis bahwa ekonomi Jakarta tetap tangguh dan stabil meski mengalami pemotongan dana paling besar dibanding provinsi lainnya.
“Karena kepentingan nasional jauh lebih utama. Karena apa? Ekonomi Jakarta establish dan kuat,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Bang Doel itu menambahkan, perputaran ekonomi di Jakarta sangat besar dan dinamis. Ia menggambarkan, jika terdapat sekitar 600 ribu warga dan masing-masing membelanjakan Rp100 ribu dalam sehari, maka terjadi perputaran uang sebesar Rp60 miliar hanya dalam satu hari.
“Jakarta hari ini barangkali lebih dari 600 ribu orang. Kalau satu orang saja keluarkan Rp100 ribu, entah makan, minum, atau transportasi, kali 600 ribu orang, sudah berapa besar perputarannya? Itu baru hari ini saja,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan dana transfer atau DBH Jakarta sebesar Rp15 triliun merupakan yang terbesar di antara provinsi lain, namun dilakukan secara proporsional.
“Kalau lihat dari proporsional, semakin besar (penerimaan), pasti semakin besar juga potongannya. Itu semacam pukul rata berapa persennya dan dilihat juga kebutuhan daerahnya. Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu,” ujar Purbaya usai bertemu Gubernur Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menambahkan, pemerintah akan mengembalikan dana yang terpotong apabila ekonomi nasional menunjukkan tren positif pada pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Ia meminta agar belanja daerah tetap efisien dan tepat sasaran.
“Saya sudah janji dengan Pak Gubernur, kalau ekonomi kita membaik dan tren berbalik, saya akan hitung ulang pertengahan tahun depan. Kalau pendapatan naik, akan saya redistribusi lagi ke daerah. Tapi syaratnya, belanja jangan banyak yang melenceng,” tandasnya.
(Awaludin)
