Istana Respons Tuntutan Guru Madrasah Agar Diangkat Menjadi PPPK
JAKARTA - Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menerima perwakilan organisasi guru madrasah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Kamis (30/10/2025). Sebelumnya, para organisasi guru ini menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan hingga Patung Kuda, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, para guru menuntut afirmasi pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Juri pun mengatakan, aspirasi guru madrasah akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan Presiden sedang berada di luar negeri untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan.
"Tuntutannya, tadi sudah disampaikan, bahwa organisasi guru madrasah ini ingin menyampaikan aspirasi kepada Pak Presiden langsung. Tapi kita tahu, semua teman-teman tahu hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC," ujar Juri kepada awak media usai pertemuan.
Menurut Juri, pemerintah memahami keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru sekolah umum, terutama terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ya kompleks ya masalahnya, karena pengangkatan guru menjadi ASN atau menjadi PPPK juga sama dengan yang lain, misalnya tenaga kesehatan begitu," ujarnya.
Lebih lanjut, Juri menyebut persoalan tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan fiskal daerah juga menjadi salah satu masalah dalam pengangkatan PPPK.
"Pertama, tentu adalah tentang kebutuhan. Dan kemudian melibatkan pemerintah daerah. Ada masalah keterbatasan fiskal daerah, juga ada masalah kuota yang juga sebelumnya sudah pernah diberikan tetapi masih ada yang belum terserap begitu menjadi ASN atau menjadi PPPK," jelasnya.
Juri pun menambahkan, Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah umum dan madrasah.
Bahkan, Presiden Prabowo telah menginisiasi berbagai program pendidikan mulai Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.
"Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas," paparnya.
Sementara, salah satu guru madrasah dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein yang bertemu Wamensesneg kali ini menyampaikan agar guru swasta mendapat afirmasi pengangkatan PPPK seperti guru honorer di sekolah negeri.
"Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini, itu bisa diangkat di PPPK-kan," kata Muhammad Zein.
Selain itu, Ketua Umum PB Punggawa Madrasah Nasional Indonesia, Heri Purnama, menyampaikan aksi ini merupakan rangkaian panjang perjuangan ke DPR, Baleg, hingga Kementerian Agama. Ia berharap Presiden segera mengambil keputusan afirmatif.
"Hari ini kami langkah terakhir ini. Semuanya satu suara. Pemerintah, Pak Prabowo, Pak Presiden, segera sejahterakan guru-guru madrasah ini, perlakukan mereka seperti layaknya seorang guru," tegasnya.
"Kami punya satu komitmen, hari ini harus ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah," tambahnya.
(Fetra Hariandja)
