JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku sempat berdiskusi dengan kelompok masyarakat yang menolak Presiden ke-2 RI Soeharto, mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kelompok tersebut menyoroti rekam jejak pelanggaran yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto.
"(Alasan penolakan) Salah satunya adalah karena mereka menganggap Presiden Soeharto tidak layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional karena berbagai pelanggaran masa lalu," ujar Gus Ipul, Minggu (2/11/2025).
Gus Ipul menerangkan bahwa berbagai catatan keberatan tersebut telah dicatat dan dipertimbangkan oleh tim pengkaji. Namun demikian, nama Soeharto akhirnya dinyatakan memenuhi syarat formal untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional.
"Keberatan-keberatan itu dipelajari, tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional," tutur dia.
Gus Ipul memastikan Kementerian Sosial mempertimbangkan semua aspek dalam mengusulkan seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dalam prosesnya, kata dia, sejumlah akademisi, sejarawan, hingga tokoh agama turut dilibatkan.
"Kami sangat menghormati dan menghargai itu, dan tentu keputusan yang kita ambil juga mempertimbangkan berbagai pendapat yang berbeda-beda," ungkap Gus Ipul.
Sebelumnya, Gus Ipul secara resmi menyerahkan daftar usulan 40 nama pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.
"Ada 40 nama yang kami usulkan, yang telah dianggap memenuhi syarat," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025.
Namun, Gus Ipul tidak merinci daftar nama-nama yang diusulkan. Dia menyebut, ada nama-nama yang sudah diusulkan beberapa tahun lalu, namun ada juga yang baru diusulkan tahun ini.
"Di antaranya adalah Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, Marsinah, serta beberapa tokoh lain, seperti Kiai Kholil Bangkalan dan Kiai Bisri Syansuri, dan juga ada ulama-ulama lainnya," ujarnya.
"Semuanya alhamdulillah hari ini bisa saya serahkan secara langsung kepada Pak Fadli Zon," imbuhnya.
(Arief Setyadi )