Mandat kedua adalah pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Tito menyebut kualitas PLBN Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga. Ia juga mengungkapkan rencana penambahan 11 PLBN baru yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Kementerian PU.
“PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” imbuhnya.
Sementara yang ketiga, mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu menciptakan produktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjadi buffer zone yang mendukung sistem pertahanan nasional.
“Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Makhruzi turut menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian/lembaga.
“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” singkatnya.
(Fahmi Firdaus )