Pemerintah Optimis Perbatasan Indonesia Semakin Tangguh dan Berdaulat
JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi hingga 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) selama periode RPJMN 2025–2029.
BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, serta mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan pentingnya pengelolaan perbatasan yang terencana, kolaboratif, dan berdampak langsung pada peningkatan keamanan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Dalam arahannya, Djamari Chaniago yang juga Ketua Pengarah BNPP RI ini menyampaikan tiga pesan kunci terkait penguatan tata kelola perbatasan.
“Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” ujarnya saat Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Selasa (18/11/2025).
Djamari juga menekankan kewajiban seluruh kementerian/lembaga untuk menyusun program berbasis Rencana Induk (Renduk) BWNKP.
“Serta meminta kepada pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi perhatian bersama,”pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tiga mandat utama BNPP RI dalam pengelolaan perbatasan. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk sejumlah titik krusial seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, dan segmen di Pulau Sebatik.
“Komunikasi dengan otoritas negara tetangga terus kami bangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas,” jelasnya.
Mandat kedua adalah pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Tito menyebut kualitas PLBN Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga. Ia juga mengungkapkan rencana penambahan 11 PLBN baru yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Kementerian PU.
“PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” imbuhnya.
Sementara yang ketiga, mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu menciptakan produktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjadi buffer zone yang mendukung sistem pertahanan nasional.
“Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Makhruzi turut menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian/lembaga.
“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” singkatnya.
(Fahmi Firdaus )
