Peringkat Rendah, Paspor Pakistan Jadi Beban Warga
JAKARTA - Untuk tahun kelima berturut-turut, paspor Pakistan kembali menempati posisi terbawah dalam Henley Passport Index, sebuah pemeringkatan global yang mengukur kebebasan mobilitas warga negara berdasarkan jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa visa.
Dalam laporan tahun 2025 yang dirilis bulan lalu, Pakistan berada di peringkat ke-103 dari 106 negara, sejajar dengan Yaman dan hanya sedikit di atas Irak, Suriah, dan Afghanistan. Pemegang paspor Pakistan saat ini dapat mengakses 33 negara tanpa visa, demikian dilansir Islam Khabar, Kamis, (20/11/2025).
Peringkat ini mencerminkan lebih dari sekadar kebijakan visa; ia juga menjadi indikator persepsi global terhadap reputasi, stabilitas, dan kepercayaan terhadap suatu negara. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemudahan bepergian sering kali mencerminkan tingkat kepercayaan internasional terhadap sistem pemerintahan, keamanan, dan tata kelola suatu negara.
Dalam konteks ini, paspor menjadi simbol kredibilitas negara. Negara-negara dengan sistem yang dinilai stabil dan terpercaya cenderung mendapatkan akses lebih luas bagi warganya. Sebaliknya, negara-negara yang menghadapi tantangan dalam hal keamanan, ekonomi, atau diplomasi mungkin mengalami pembatasan akses.
Di Pakistan, respons terhadap peringkat ini cenderung berulang: munculnya diskusi singkat di media sosial, diikuti dengan minimnya tindak lanjut kebijakan. Beberapa pengamat menilai bahwa kurangnya perubahan mencerminkan tantangan struktural yang belum terselesaikan.
Faktor-faktor yang memengaruhi peringkat paspor tidak hanya berkaitan dengan kebijakan visa negara lain, tetapi juga persepsi terhadap Pakistan secara keseluruhan. Isu-isu seperti ketidakstabilan politik, tantangan ekonomi, dan kebijakan luar negeri yang fluktuatif turut membentuk citra negara di mata dunia.
Akses bebas visa biasanya diperoleh melalui diplomasi yang konsisten, kerja sama ekonomi, dan rekam jejak tata kelola yang baik. Dalam beberapa dekade terakhir, persepsi tersebut mengalami tantangan, bahkan dari negara-negara sahabat yang sebelumnya memberikan kemudahan akses.
Sebagai perbandingan, warga negara Singapura dapat mengunjungi 193 negara tanpa visa. Sementara itu, negara-negara Asia lainnya seperti India, Sri Lanka, Indonesia, dan Bangladesh menunjukkan tren peningkatan dalam peringkat indeks ini, seiring dengan upaya reformasi dan diplomasi aktif.
Mobilitas Internasional Makin Terbatas
Keterbatasan akses paspor juga berdampak pada masyarakat luas. Mobilitas internasional tidak hanya soal pariwisata, tetapi juga mencakup peluang pendidikan, kerja, dan pertukaran budaya. Ketika akses ini terbatas, maka ruang bagi warga untuk berkembang pun ikut menyempit.
Pakistan pernah dipandang sebagai negara dengan potensi besar—baik dari segi letak geografis, kekayaan budaya, maupun sumber daya manusia. Namun, tantangan dalam tata kelola dan hubungan luar negeri telah memengaruhi posisi globalnya.
Diplomasi yang reaktif dan hubungan internasional yang bersifat transaksional juga menjadi faktor yang diperhatikan. Ketika kepercayaan internasional menurun, maka mobilitas warga negara pun ikut terdampak.
Bagi sebagian warga Pakistan di luar negeri, paspor hijau yang mereka bawa kini kerap menghadirkan tantangan tambahan saat melewati imigrasi, seperti pemeriksaan tambahan atau proses administrasi yang lebih ketat.
Indeks Henley bukan sekadar daftar negara dan jumlah akses visa, tetapi juga menjadi cerminan dari dinamika global dan posisi suatu negara di dalamnya. Peringkat yang stagnan selama lima tahun terakhir dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi arah diplomasi dan tata kelola negara ke depan.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah paspor mencerminkan kekuatan negara yang menerbitkannya. Ketika institusi melemah dan kepercayaan internasional menurun, maka paspor pun kehilangan daya tawarnya di mata dunia.
(Rahman Asmardika)
