Ia juga menekankan, bahwa negara tidak boleh tunduk pada narasi korban yang dibangun pihak yang sedang berperkara.
“Penegakan hukum harus lurus. Yang menentukan adalah fakta, bukan drama atau opini. Yang dijaga adalah kepentingan negara,” tambah Hery.
Di tengah dinamika kasus Kerry dan isu migas nasional, Hery menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin langsung arah penegakan hukum di sektor strategis tersebut.
“Presiden Prabowo sebagai panglima harus memberi arahan tegas. Kapolri, TNI, dan aparat harus satu komando karena ini sektor strategis negara,” ujarnya.
Hery melihat langkah-langkah awal pemerintah dan aparat penegak hukum sudah menunjukkan arah yang semakin jelas, namun menekankan pentingnya batas waktu dan akuntabilitas.
“Perkara yang sudah viral harus disampaikan perkembangannya secara transparan. Publik berhak mendapat kepastian hukum,” katanya.