Lonjakan Penumpang KA di Nataru, DPR Dorong Pengembangan Stasiun Bekasi Terpadu
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengapresiasi kinerja sektor perkeretaapian nasional selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Penjualan tiket Kereta Api Jarak Jauh tercatat mencapai 2,6 juta tiket, dengan sekitar 7.000 penumpang tercatat berangkat dari Stasiun Bekasi.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api. Namun, lonjakan jumlah penumpang juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan infrastruktur pendukung di stasiun-stasiun strategis.
Apresiasi itu disampaikan Sudjatmiko saat bertemu Kepala Stasiun Bekasi, Wiseno, bertepatan dengan perjalanannya menggunakan kereta api dari Stasiun Bekasi menuju Malang. Ia mencatat sejumlah kota masih menjadi tujuan favorit masyarakat selama libur Nataru, di antaranya Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Jakarta.
"Peningkatan jumlah pengguna kereta api perlu direspons dengan penguatan sarana dan prasarana perkeretaapian, khususnya di stasiun dengan volume penumpang tinggi, guna menjaga aspek keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan," ujar Sudjatmiko, Kamis (25/12/2025).
Sudjatmiko juga menekankan pentingnya pengembangan dan perluasan Stasiun Bekasi, termasuk penyediaan fasilitas parkir bertingkat, untuk menunjang mobilitas masyarakat seiring pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan di Kota Bekasi.
Selain itu, ia mendorong pengembangan Stasiun Bekasi sebagai stasiun terpadu melalui sinergi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kota Bekasi. Integrasi angkutan dalam kota dengan layanan kereta api dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Sudjatmiko menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal kinerja pemerintah dan BUMN terkait agar peningkatan jumlah penumpang sejalan dengan pemenuhan standar pelayanan minimum, keselamatan, serta pengelolaan stasiun yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara dalam fungsi legislasi dan anggaran, DPR RI berkomitmen mendorong penguatan regulasi sektor perkeretaapian, termasuk kebijakan integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan berbasis transit (transit oriented development/TOD), serta memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
"Ketiga fungsi DPR RI, pengawasan, legislasi, dan anggaran, akan terus kami jalankan secara seimbang agar pembangunan transportasi nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
(Awaludin)
