Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Komunikasi Empati Kepala Daerah
Media sosial memang tetap ramai, tetapi arah percakapan bergeser dari kemarahan menuju solidaritas. Di Aceh, empati bukan sekadar retorika, melainkan bahasa kepemimpinan yang memiliki makna historis.
Kini, media tidak lagi sekadar melaporkan bencana. Ia juga membingkai kepemimpinan. Logika editorial media arus utama bertemu dengan mekanisme viral media sosial, membentuk narasi dominan tentang siapa yang hadir dan siapa yang absen.
Dalam konteks ini, komunikasi empatik berfungsi sebagai modal sosial sekaligus politik. Ia membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi, dan menahan laju disinformasi yang kerap muncul di masa krisis.
Pengalaman penanganan krisis menunjukkan bahwa publik relatif bisa memaklumi keterbatasan sumber daya. Namun, mereka jauh lebih sulit memaafkan ketidakhadiran dan gestur yang terasa dingin atau nirempati dari pemimpinnya.
Transparansi memberi kejelasan, sementara empati menghadirkan ketenangan. Tanpa keduanya, pesan resmi pemerintah mudah kalah oleh narasi liar yang beredar di ruang digital.
Budaya populer memperkuat dinamika ini. Dalam era algoritma, emosi menjadi daya tarik utama. Konten yang menampilkan kepedulian, pelukan, atau kata-kata yang menyentuh lebih mudah menyebar dibandingkan laporan teknis. Fenomena ini kerap dicap sebagai politik pencitraan.
Namun, menafikan dimensi emosional sama artinya dengan mengabaikan cara publik memaknai kepemimpinan hari ini. Tantangannya adalah memastikan empati tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar terhubung dengan tindakan nyata.
Kajian komunikasi krisis di Indonesia juga menegaskan hal tersebut. Bencana dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis, melainkan krisis makna yang menuntut kehadiran komunikasi publik yang empatik.
