Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Komunikasi Empati Kepala Daerah

Burhan Bungin (2015) menekankan bahwa komunikasi pemerintah dalam situasi darurat berperan penting dalam membentuk persepsi dan respons sosial masyarakat. Sementara itu, Jalaluddin Rakhmat (2018) menjelaskan bahwa empati yang disampaikan melalui pesan verbal dan simbolik dapat menurunkan kecemasan kolektif serta memperkuat kepercayaan publik. Dalam ekosistem media digital yang cepat dan emosional, absennya empati membuka ruang bagi spekulasi dan disinformasi.

Dalam konteks ini, kehadiran sejumlah bupati di kawasan Tapanuli, seperti JTP Hutabarat di Tapanuli Utara, Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah, dan Gus Irawan Pasaribu di Tapanuli Selatan, menjadi contoh sederhana namun penting. Kehadiran mereka di ruang publik, disertai komunikasi yang jelas dan membumi, memberi rasa diperhatikan dan kepastian bagi masyarakat. Elemen ini tampak sederhana, tetapi seringkali justru terlewatkan dalam penanganan bencana.

Pada akhirnya, bencana adalah momen ujian. Ia menanggalkan formalitas birokrasi dan memperlihatkan esensi kepemimpinan. Pengalaman di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa kehadiran kepala daerah di ruang media sama pentingnya dengan kehadiran di lapangan. Tanpa komunikasi empatik, kerja nyata kehilangan maknanya di mata publik. Sebaliknya, tanpa kerja nyata, empati hanya akan terdengar sebagai retorika kosong.

Bencana akan selalu datang tanpa undangan. Namun cara pemerintah daerah merespons, terutama melalui komunikasi, akan menentukan apakah krisis berujung pada solidaritas atau kekacauan. 

Di ruang publik yang dipenuhi layar dan kamera, kepemimpinan hari ini bukan hanya soal hadir, tetapi soal bagaimana kehadiran itu dirasakan. Dan dalam banyak situasi, empati tetap menjadi bahasa yang paling dipahami semua orang. 

(Erha Aprili Ramadhoni)