Rawan Penyimpangan Tender Haji 2026, Kemenhaj Libatkan KPK dan Kejagung

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |14:04 WIB

Rawan Penyimpangan Tender Haji 2026, Kemenhaj Libatkan KPK dan Kejagung

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memberi keterangan pada media terkait persiapan Haji 2026,

Transparansi dan akuntabilitas, disebut Gus Irfan, menjadi kunci tata kelola penyelenggaraan haji. Hal ini akan berdampak pada kebaikan jemaah haji.

Baca Juga:

Masih Dibangun, Kampung Haji Makkah Diharapkan Bisa Digunakan Paling Lambat 2028

“Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan haji bisa berjalan aman, nyaman, dan tenang dalam beribadah,” ujarnya.

Pemerintah juga telah memastikan dua syarikah atau perusahaan swasta resmi dari Arab Saudi yang mengurus layanan jemaah haji. Akomodasi dan transportasi selama berdiam di Armuzna (Arafah, Musdalifah, dan Mina) pun sebagian besar sudah tertangani.