Ia meminta DPRD DKI Jakarta bersikap adil dan berpihak pada kepentingan rakyat dengan mengakomodir fasilitasi Ditjen Otda.
Adapun, bila Ranperda KTR DKI Jakarta diimplementasikan maka yang paling dulu akan memukul pedagang kecil. Ia menegaskan bahwa peraturan daerah seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta agar tidak memaksakan pasal-pasal pelarangan yang tidak pro rakyat. Ia menyarankan fokus utamanya pada penertiban rokok ilegal yang sejalan dengan misi Pemerintah Pusat.
“APKLI mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Bapak Purbaya untuk menertibkan rokok ilegal di seluruh tanah air, karena ini berkaitan dengan pemasukan ke negara,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )