Kepuasan Publik terhadap Prabowo Tembus 79,9%, Kinerja Kejagung Jadi Faktor Penentu
JAKARTA – Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, yang mencapai 79,9 persen tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi, khususnya melalui peran aktif Kejaksaan Agung (Kejagung).
Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mencatat, langkah progresif Kejagung, terutama dalam penelusuran dan pemulihan aset hasil korupsi, menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan tingkat kepuasan terhadap Presiden memiliki hubungan yang sejalan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama institusi penegak hukum.
Dalam survei tersebut, Kejagung tercatat sebagai lembaga hukum paling dipercaya publik saat ini. Tingkat kepercayaan terhadap Kejagung mencapai 80 persen, melampaui Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 75,1 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71,8 persen, serta Polri 65,5 persen.
Burhanuddin menyebut capaian ini sebagai yang tertinggi dalam dua tahun terakhir, setara dengan tingkat kepercayaan publik pada pertengahan 2024 yang juga berada di angka 80 persen.
Kinerja penegakan hukum Kejagung tersebut berimplikasi langsung pada penilaian masyarakat terhadap kondisi pemberantasan korupsi secara nasional. Tercatat 48,7 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini berada dalam kategori baik atau sangat baik.
“Tren ini menunjukkan grafik yang stabil dan menguat dibandingkan periode survei sebelumnya,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Persepsi Publik Terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga Terhadap Lembaga-Lembaga Negara’ yang digelar secara virtual, Minggu (8/2/2026).
Burhanuddin menambahkan, salah satu faktor yang memperkuat dukungan publik adalah transparansi Kejagung dalam pemulihan kerugian negara. Aksi simbolik Kejagung yang menampilkan tumpukan uang hasil penindakan perkara korupsi senilai Rp6,6 triliun dan menyerahkannya kepada negara melalui Presiden mendapat respons positif dari masyarakat.
Survei menunjukkan 50,2 persen publik mengetahui aksi pengembalian aset tersebut. Dari kelompok yang mengetahui, 70,7 persen memberikan penilaian positif, yang terdiri atas 62,6 persen menyatakan setuju dan 8,1 persen sangat setuju terhadap langkah Kejagung.
“Ada kaitan erat antara mereka yang puas dengan kinerja Presiden dengan mereka yang puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan,” ujarnya.
Ia menegaskan penegakan hukum yang nyata dan terbuka menjadi faktor utama yang menopang tingginya approval rating Presiden Prabowo Subianto yang saat ini berada di level 79,9 persen.
(Arief Setyadi )
