Pengamat: Polri Harus Berbenah dari Mentalitas hingga Sistem Pengawasan
Sebagai contoh, dalam kasus dugaan kekerasan saat penanganan demonstrasi, Sudharmanto menyebut prosesnya harus terbuka. Rekaman body cam perlu diwajibkan dan dirilis, pengaduan ditangani lembaga pengawas independen, serta sanksi diumumkan secara jelas hingga tuntas.
Di level pelayanan sehari-hari, seperti polisi lalu lintas atau Bhabinkamtibmas, diperlukan SOP ketat terkait diskresi. Setiap tindakan, menurutnya, harus bisa dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada warga.
Sementara itu, pengamat politik Indro S Tjahyono menilai, perdebatan posisi Polri di bawah Presiden atau kementerian bukan satu-satunya solusi reformasi. Ia mencontohkan model di Prancis, di mana kepolisian berada di bawah kementerian, tetapi dalam urusan tertentu Presiden memiliki kewenangan komando.
“Tetapi dalam urusan perencanaan program dan anggaran berada di bawah kementerian. Jadi ada pemisahan antara perencana anggaran dan pengguna anggaran. Inilah alternatif reformasi Polri. Pilihannya bukan harus di bawah kementerian atau harus di bawah Presiden,” ujar Indro.
Menurutnya, reformasi kultural juga harus menyentuh pelatihan vokasional, peningkatan keterampilan teknis, serta perubahan nilai dan budaya kerja anggota Polri.
