Polri Dinilai Punya Tanggung Jawab Besar Perbaiki Kepercayaan Publik
JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Peter F. Gontha, menilai institusi kepolisian saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait citra di mata masyarakat. Sejumlah peristiwa masa lalu membentuk persepsi publik yang cenderung skeptis terhadap kejadian yang melibatkan aparat penegak hukum.
Bahkan, ia menggambarkan situasi tersebut sebagai “buah simalakama”. Di satu sisi, polisi dituntut bersikap tegas dalam menangani berbagai gangguan ketertiban umum. Namun di sisi lain, tindakan tegas kerap berujung pada tudingan pelanggaran apabila menimbulkan luka atau insiden dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa negara hukum tidak boleh dijalankan berdasarkan reputasi masa lalu ataupun dorongan emosi kolektif. Proses hukum, menurutnya, harus berdiri di atas fakta, pemenuhan unsur, serta pembuktian yang objektif.
Peter juga mengingatkan potensi bahaya jika terjadi pergeseran dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) menjadi praduga bersalah terhadap aparat. Jika setiap peristiwa langsung disimpulkan sebagai bentuk penganiayaan tanpa penyelidikan komprehensif, maka aparat dapat menjadi ragu dalam bertindak. Dampaknya, ketertiban umum bisa melemah dan pelanggar hukum merasa semakin leluasa.
"Sebaliknya, jika setiap tindakan aparat selalu dibenarkan tanpa evaluasi, maka kepercayaan publik akan semakin runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci," kata Peter dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menyoroti peran media massa dan opini publik dalam membentuk persepsi suatu peristiwa. Menurutnya, media massa tidak semestinya menjatuhkan vonis sebelum proses hukum tuntas, menggiring opini hanya berdasarkan potongan video, atau membangun narasi yang justru memperkeruh keadaan. Kendati, media juga tidak boleh menutup ruang kritik, mengabaikan dugaan pelanggaran, ataupun menjadi alat pembenaran tanpa proses verifikasi.
"Pers yang sehat adalah pers yang objektif, proporsional, dan berbasis fakta. Opini publik pun harus dibangun di atas informasi yang utuh, bukan asumsi," katanya.
Peter menegaskan, bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki kepercayaan publik. Upaya tersebut, katanya, tidak cukup sebatas pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata seperti transparansi dalam proses investigasi, evaluasi internal yang konsisten, penjatuhan sanksi tegas apabila terbukti bersalah, serta perlindungan terhadap anggota yang bertugas sesuai prosedur.
“Jika kita membiarkan prasangka mendahului fakta, maka hukum akan digantikan oleh persepsi. Setiap kejadian harus dilihat secara objektif," katanya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
