Legislator DPR Ini Soroti Jejak Kolonial dalam Demokrasi Indonesia
JAKARTA – Sejarawan sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menegaskan, bahwa Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan fisik, namun warisan kolonial dalam bentuk “kolonialitas” masih membelenggu kehidupan sosial, politik, dan ekonomi hingga hari ini.
Hal itu disampaikannya dalam Seminar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk “Sejarah Sebagai Sebuah Gerakan Kebangsaan di Era Pasca-Modernisme” yang digelar di Balai Pertemuan Ilmiah (BPI) ITB, Bandung, Jumat (27/2/2026).
Bonnie mengutip buku Erasing History karya Jason Stanley yang membagi nasionalisme ke dalam dua kategori: nasionalisme anti-kolonial dan nasionalisme supremasi.
Menurutnya, nasionalisme anti-kolonial lahir sebagai respons terhadap penjajahan dan memiliki solidaritas yang luas serta bersifat kosmopolitan.
“Kelompok anti-kolonial lahir dari kesadaran atas penindasan itu sendiri. Solidaritas yang dibangun jauh lebih luas,” ujarnya di hadapan para guru besar ITB yang mengikuti seminar secara hybrid.
Namun, ia mengingatkan bahwa meski kolonialisme telah berakhir secara administratif dan fisik, struktur sosial yang dibangun pada masa itu belum sepenuhnya hilang.
Bonnie menyoroti bahwa rasialisme dan segregasi merupakan fondasi penting dalam sistem kolonial.
“Rasialisme adalah temuan penting dalam kolonialisme. Itu yang menopang struktur kolonialisme, bahkan imperialisme itu sendiri,” tegasnya.
Ia menilai pola-pola diskriminatif tersebut masih bisa ditemukan dalam berbagai bentuk ketimpangan sosial di Indonesia saat ini.
Mantan kurator Rijksmuseum di Amsterdam itu juga menyinggung praktik demokrasi yang masih diwarnai relasi patron-klien, mirip dengan struktur feodal masa lalu. Ia mencontohkan bagaimana kepala desa kerap menjadi pusat konsolidasi politik karena pengaruhnya terhadap massa.
“Kita sering membahas sistem noken di Papua. Tapi sejauh-jauh itu, di dapil saya di Banten, esensinya juga serupa. Pola hubungan elit dan massa masih mencerminkan pola lama,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bonnie mengangkat kisah Desa Badur, Lebak, Banten—latar novel Max Havelaar karya Multatuli yang mengkritik praktik kolonial abad ke-19.
Ia menceritakan dokumentasi wartawan Belanda, Arjan Onderdenwijngaard, yang merekam kehidupan anak-anak Badur pada 1987. Tiga dekade kemudian, Bonnie kembali menelusuri kehidupan mereka dan mendapati kondisi sosial yang tidak banyak berubah.
Rata-rata lama sekolah di wilayah tersebut, kata Bonnie, masih sekitar 6,5 tahun atau setara lulusan SD.
“Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia berulang dalam bentuk yang berbeda,” ujarnya.
Bonnie kemudian merujuk pada konsep “kolonialitas” dari sosiolog Peru, Aníbal Quijano.
“Kolonialisme secara fisik sudah selesai. Tapi kolonialitas—cara berpikir, struktur ekonomi, dan relasi kuasa yang dibangun sejak era kolonial—masih berlangsung sampai hari ini,” paparnya.
Menurut Bonnie, kolonialitas tercermin dalam dominasi standar pengetahuan yang berpusat pada Eropa, ketimpangan ekonomi, hingga perilaku pejabat publik yang masih menunjukkan jejak feodalisme.
Ia bahkan menyinggung kebiasaan iring-iringan kendaraan pejabat dengan pengawalan patwal yang, menurutnya, memiliki kemiripan dengan praktik feodal yang digambarkan dalam Max Havelaar.
“Kebiasaan pejabat diiring-iring pakai patwal itu bisa jadi warisan budaya feodal. Dalam Max Havelaar, keluarga Bupati Cianjur ketika berkunjung diiringi kereta kuda dengan pengawal lengkap. Polanya mirip,” pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
