BGN Ungkap 80 SPPG di Solo Raya Dimonopoli 1-5 Suplier
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya. Evaluasi itu buntut ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam aspek manajerial maupun fasilitas dapur yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
1. Dimonopoli hingga 5 Supplier
Evaluasi ini dilakukan setelah Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengumpulkan Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi dari wilayah Solo Raya yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Sragen, Karanganyar, dan Boyolali. Dalam pertemuan tersebut, seluruh unsur pelaksana diminta menyampaikan laporan kondisi riil operasional SPPG di lapangan.
Dari laporan yang dihimpun oleh Kepala Regional Jawa Tengah bersama para Koordinator Wilayah, BGN menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Salah satu temuan utama adalah masih terbatasnya jumlah pemasok bahan pangan di sejumlah SPPG.
Tercatat sekitar 80 SPPG di wilayah Solo Raya masih menggunakan hanya 1 hingga 5 suplier bahan pangan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap mitra tertentu sehingga perlu dibenahi dalam tata kelola pemasok agar lebih terbuka dan kompetitif.
Selain itu, BGN menemukan beberapa dapur SPPG yang belum memiliki fasilitas pendukung memadai seperti kamar atau mess bagi petugas, perlengkapan dapur yang belum lengkap, serta pembangunan dapur yang belum sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
“Program MBG merupakan program strategis nasional, sehingga seluruh SPPG wajib menjalankan operasionalnya sesuai standar yang telah ditetapkan. Aspek manajerial, higienitas, dan kelayakan fasilitas dapur tidak boleh diabaikan,” ujar Nanik di Jakarta, Minggu (8/3/2026).
