Tak Kantongi SLHS, 1.528 SPPG di Seluruh Indonesia Di-Suspend
JAKARTA — Sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia diberhentikan operasional sementara atau di-suspend. Data ini tercatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) per 25 Maret 2026, mencakup akumulasi sejak Januari 2025 hingga Maret 2026.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyebut angka tersebut menurun dibanding dua minggu sebelumnya karena sebagian SPPG telah mendaftar Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Terjadi penurunan dibanding dua minggu lalu karena sudah banyak yang mendaftar SLHS," ujar Nanik, Kamis (26/3/2026).
Dua minggu sebelumnya, jumlah SPPG terdampak lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 1.500 unit. Wilayah Indonesia Timur mencatat 779 SPPG terdampak, sementara wilayah Barat 492 SPPG.
Langkah penghentian operasional dilakukan terutama bagi SPPG yang belum mendaftar SLHS. Setelah penindakan, sebagian besar kini telah memenuhi kewajiban tersebut.
“Setelah disuspend karena belum mendaftar SLHS, sekarang sudah banyak yang mendaftar,” jelas Nanik.
