Trump Umumkan Penghentian Sementara Operasi "Proyek Kebebasan" di Selat Hormuz
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan bahwa "Proyek Kebebasan"—operasi militer yang baru diumumkan untuk membebaskan kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz—telah dihentikan sementara. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social miliknya pada Selasa (5/5/2026).
Trump mengatakan keputusan itu dibuat "berdasarkan permintaan" Pakistan dan negara-negara lain, serta fakta bahwa "kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan akhir" dengan perwakilan Iran.
"Kami telah sepakat bersama bahwa, sementara blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Proyek Kebebasan (pergerakan kapal melalui Selat Hormuz) akan dihentikan sementara untuk jangka waktu singkat untuk melihat apakah kesepakatan dapat diselesaikan dan ditandatangani atau tidak," tulisnya sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Tak Ada Tanggapan dari Iran
Pengumuman Trump muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Teluk. Militer AS menyatakan telah menghancurkan beberapa kapal Iran di Selat Hormuz, serta rudal jelajah dan drone. Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pertahanan udaranya tengah menangani serangan rudal dan drone dari Iran untuk hari kedua, sementara kapal komersial lain di Selat Hormuz melaporkan terkena "proyektil yang tidak dikenal".
Hingga saat ini, Iran belum memberikan tanggapan terkait pengumuman Trump tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Selasa mengeluarkan peta baru Selat Hormuz dengan perluasan area kendali Iran. IRGC memperingatkan kapal-kapal untuk tetap berada di koridor yang telah ditetapkan atau menghadapi "tanggapan yang tegas".
Di Washington, DC, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa AS telah menyelesaikan operasi ofensifnya terhadap Iran yang diberi nama "Operasi Epic Fury", dan "tidak akan ada penembakan kecuali jika kita ditembak terlebih dahulu".
Namun, Rubio menegaskan bahwa Iran harus "membayar harga" atas upayanya untuk mengendalikan selat tersebut.
"Selat Hormuz bukan milik Iran. Mereka tidak berhak menutupnya, meledakkan kapal, dan memasang ranjau," kata Rubio.
"Dalam keadaan apa pun kita tidak dapat hidup di dunia di mana kita menerima, 'Oke, ini normal—Anda harus berkoordinasi dengan Iran. Anda harus membayar mereka biaya untuk melewati Selat Hormuz'. Hal itu tidak hanya tidak dapat diterima di selat tersebut, tetapi juga menciptakan preseden yang dapat diulangi di banyak tempat lain di seluruh dunia."
Setelah gencatan senjata pada April, AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam upaya memaksa Teheran menyetujui persyaratan Washington dalam perundingan damai, termasuk membuka kembali jalur air utama dan menghentikan semua pengayaan nuklir. Iran sendiri menegaskan tidak akan ada negosiasi kecuali AS mencabut blokade tersebut.
Penutupan selat tersebut telah mengganggu perdagangan global, menyebabkan harga minyak dan pupuk melonjak, serta memicu kekhawatiran akan resesi global dan krisis pangan.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
