Puluhan Orang Tewas di Papua, Pigai: Perlu Keputusan Politik Tingkat Tinggi Akhiri Konflik!
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mencatat ada 20 warga meninggal dalam 5 peristiwa kekerasan yang terjadi di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura dalam sebulan. Oleh karena itu, perlu keputusan politik tingkat tinggi untuk akhiri konflik di Papua.
Pernyataan ini dilontarkan Pigai sekaligus merespon laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat adanya 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025, serta 26 kasus hingga April 2026.
Menurutnya, eskalasi kekerasan yang terus terjadi juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa.
“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam 5 (lima) peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” kata Pigai, Senin (11/5/2026).
Namun demikian, Pigai menilai, perlu keputusan politik tinggi untuk akhiri konflik di Bumi Cendrawasih. Keputusan politik ini melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif hingga parpol.
"Adapun penyelesaian konflik tersebut, perlunya upaya besar, keputusan politik tingkat tinggi, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa," terang Pigai.
Menurutnya, konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga, atau institusi tertentu.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegas Pigai.
Lebih lanjut, Pigai berkata, setiap peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dengan cepat diketahui publik karena teknologi informasi telah membuat arus informasi semakin terbuka dan sulit dibatasi. Untuk itu, ia menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan, harus dicegah dan tidak boleh terjadi.
'Selama ini pemerintah, termasuk lembaga seperti Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan-persoalan yang bersifat kasus per kasus. Namun pendekatan tersebut, belum cukup untuk menghentikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua," tuturnya.
Kementerian HAM, kata Pigai, akan terus mendorong lahirnya pendekatan penyelesaian yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
