Pemerintah Ancam Cabut Izin KBIHU yang Bandel Jelang Puncak Haji
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah meminta seluruh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) mematuhi aturan pemerintah menjelang puncak ibadah haji atau fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Pemerintah menegaskan tidak akan ragu mencabut izin KBIHU yang melanggar aturan dan merugikan jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dan mitigasi menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji yang tinggal dua hari lagi.
"Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul," ujar Dahnil, Sabtu (23/5/2026).
Salah satu fokus pemerintah adalah penertiban tenda jemaah haji. Penempatan jemaah disebut harus sesuai kloter, daerah asal, hingga berbasis nama atau by name guna memastikan seluruh jemaah mendapatkan tempat yang layak.
"Kami sudah memastikan masalah tenda ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name," jelasnya.
Dahnil menegaskan seluruh pengaturan dan pergerakan jemaah selama fase puncak haji harus berada dalam koordinasi Kementerian Haji dan Umrah selaku penyelenggara tunggal ibadah haji.
"Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah," tegasnya.
Ia memastikan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang mengabaikan aturan, termasuk pencabutan izin operasional KBIHU.
"Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan," ujarnya.
Menurut Dahnil, penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada jemaah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar layanan haji benar-benar berorientasi pada kebutuhan umat.
"Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
