Baleg Yakin RUU Satu Data Bisa Atasi Bansos Salah Sasaran
Tidak hanya dalam penyaluran bansos, Doli menyebut persoalan data juga kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Karena itu, ia mendorong agar RUU Satu Data Indonesia segera disahkan untuk menghadirkan basis data kependudukan yang terintegrasi.
“Dengan adanya Undang-Undang Satu Data Indonesia ini, kita sudah punya sistem database kependudukan, semua data yang terintegrasi dan sistematis,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlu adanya lembaga atau institusi khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data nasional agar sinkronisasi antara data pusat dan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Senada disampaikan Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo, yang mengatakan pemerintah daerah selama ini kerap mengalami kendala dalam pelaksanaan program bantuan sosial akibat data yang tidak valid.
Menurut Firman, perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah sering menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
