Kasus Ijazah Jokowi, Bonjowi: Gugatan UGM ke PTUN Jakarta Salah Alamat
JAKARTA - Perwakilan Gerakan Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Syamsuddin Alimsyah, menyebut gugatan Universitas Gadjah Mada (UGM) ke PTUN atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan UGM membuka dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk publik merupakan langkah yang salah alamat.
"Sesungguhnya gugatan UGM itu sudah inkrah, tidak bisa lagi (digugat), harusnya ditolak dan memang salah alamat, (harusnya) tidak di PTUN, tapi di Pengadilan Negeri. Kalaupun di PTUN tidak boleh di Jakarta, tapi dia harus di Jogja meskipun secara subjektif menguntungkan kami karena kami di Jakarta," ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, gugatan UGM tersebut tidak sesuai dengan delik kewenangan, sehingga pihaknya akan menyampaikan hal itu dalam persidangan. Gugatan itu dilayangkan UGM atas putusan KIP yang menyatakan dokumen Jokowi terbuka untuk publik, kecuali nomor KTP, NPWP, dan daftar nilai.
"Ternyata belakangan UGM itu ogah untuk membuka dokumen Jokowi. Saya penasaran apa motif di balik ini sampai tiba-tiba UGM yang awalnya di persidangan KIP itu menyatakan bagaimana teknis penyerahan, tiba-tiba keberatan, anehnya keberatan itu dilakukan justru di saat putusan harusnya tinggal diserahkan," tuturnya.
Ia mengaku heran dengan langkah UGM yang baru mengajukan gugatan setelah putusan KIP dinyatakan inkrah dan melewati batas waktu ketentuan. Meski demikian, pihaknya tetap akan menghadapi proses hukum tersebut karena ingin mengetahui alasan di balik langkah UGM itu.
Terkait ijazah Jokowi, ia menyebut ada sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab ke publik, termasuk dalam proses persidangan yang diajukan UGM.
"Pertama, apakah benar Jokowi itu punya ijazah? Mereka selalu berdalih akan menyerahkan di persidangan, sudah banyak persidangan dilakukan dan mereka tidak pernah ada. Kedua, kalaupun itu ada apakah betul yang diklaim ada itu betul ijazahnya Jokowi?" tuturnya.
"Ketiga, kalaupun itu ada apakah itu benar asli? Perlu diketahui informasi ini, sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2014, itu ada Satgas Mafia Ijazah Palsu dan yang banyak dicatut namanya itu UGM," papar Syamsuddin.
Keempat, lanjutnya, apabila ijazah Jokowi tersebut asli, maka muncul pertanyaan apakah diperoleh secara sah atau tidak. Menurutnya, hal itu juga menjadi tanggung jawab UGM untuk dijelaskan di persidangan.
"Harus dijawab UGM, apakah itu diperoleh secara benar atau tidak? Terakhir berkaitan soal pencalonan di KPU, apakah betul UGM menyatakan memberikan pengesahan terhadap ijazah itu karena ada banyak yang tidak sesuai di situ (ijazah), terutama data yang menyebut jurusan teknologi perkayuan," katanya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
