Forum Dialog di UGM Dibubarkan Paksa, Dinilai Cederai Nilai Demokrasi dan Akademik
JAKARTA - Kericuhan mewarnai forum diskusi "Kopdar Bareng Mas Dar" yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin 15 Juni 2026 malam. Acara yang menghadirkan sejumlah pejabat negara itu terhenti setelah sekelompok mahasiswa mendatangi panggung dan memaksa forum dihentikan.
Dalam insiden tersebut, seorang ajudan pejabat negara dilaporkan mengalami luka akibat lemparan benda keras dari massa.
Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, mengecam tindakan pembubaran paksa tersebut. Menurutnya, forum yang berlangsung secara terbuka dan resmi seharusnya dihormati sebagai bagian dari tradisi dialog dalam kehidupan demokrasi.
"Forum itu adalah ruang dialog yang sah, berizin, dan terbuka. Membubarkannya secara paksa bukan tindakan demokrasi. Itu justru membunuh demokrasi atas nama demokrasi," kata Asip, Rabu (17/6/2026).
Asip menilai budaya demokrasi yang sehat menuntut kemampuan menyampaikan kritik dan argumentasi secara rasional, bukan melalui intimidasi ataupun kekerasan.
"Jika mahasiswa merasa memiliki argumen yang kuat, sampaikan langsung kepada pejabat yang hadir. Ajukan data, kritik, dan pertanyaan yang tajam. Itulah cara paling efektif menguji kekuasaan, bukan dengan melempar benda atau menghentikan forum secara paksa," ujarnya.
Menurut Asip, sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini menunjukkan kecenderungan menjauh dari tradisi gerakan intelektual yang selama ini menjadi kekuatan moral mahasiswa Indonesia.
Ia menilai gerakan mahasiswa yang berpihak pada kepentingan rakyat semestinya lahir dari kajian, riset, dan tuntutan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
"Gerakan mahasiswa yang kuat lahir dari nalar dan argumentasi. Ketika aksi lebih didorong emosi dan mudah terprovokasi, maka gerakan tersebut rentan disusupi kepentingan yang tidak berkaitan dengan aspirasi rakyat," katanya.
Asip juga mempertanyakan apakah pembubaran forum di GIK UGM murni terjadi secara spontan atau terdapat pihak-pihak yang mengoordinasikan aksi tersebut.
"Membubarkan forum secara paksa bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Perlu ditelusuri apakah ada pola dan koordinasi tertentu di balik kejadian ini," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah gerakan mahasiswa Indonesia menunjukkan perubahan besar selalu lahir dari kekuatan gagasan dan keberanian moral, bukan kekerasan.
"Gerakan mahasiswa 1998 berhasil karena memiliki argumentasi yang kuat, integritas moral, dan dukungan publik yang luas. Standar itu yang seharusnya terus dijaga," katanya.
Lebih lanjut, Asip meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan yang terjadi dalam insiden tersebut.
"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan di lingkungan akademik. Kampus harus menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan, bukan arena intimidasi maupun premanisme," tegasnya.
Di sisi lain, Asip mengapresiasi sikap Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang tetap memilih melanjutkan dialog dengan peserta meski forum telah dibubarkan dan dirinya dievakuasi dari panggung.
Menurut Asip, langkah tersebut menunjukkan komitmen untuk tetap membuka ruang komunikasi di tengah situasi yang memanas.
"Ketika forum dihentikan, beliau masih bersedia duduk dan berdialog. Publik dapat menilai sendiri siapa yang tetap memilih jalur komunikasi dan siapa yang memilih penghentian paksa," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
