BNN Minta Tambah Anggaran Rp5 Triliun: Jika Tak Disetujui, Penindakan Narkoba Terancam Lumpuh
"Berdasarkan kondisi pagu indikatif tersebut, alokasi untuk menunjang tugas fungsi seperti belanja layanan publik terkait rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, dan belanja prioritas nasional serta belanja prioritas lembaga dan reguler tidak dapat terpenuhi atau sebesar 0 rupiah," ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya menghambat pelaksanaan program kerja BNN, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Kondisi ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya program kerja, tapi berpotensi menghambat pelayanan publik BNN kepada masyarakat secara langsung," tuturnya.
Khusus pada bidang pemberantasan, Suyudi menekankan tambahan anggaran akan digunakan untuk memperkuat kegiatan intelijen, penegakan hukum, penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga operasi penangkapan target operasi dan daftar pencarian orang (DPO) kasus narkotika.
Menurut dia, tanpa dukungan anggaran tersebut, berbagai operasi penindakan BNN akan terganggu. "Tanpa dukungan anggaran ini, operasi intelijen dan pengejaran target operasi maupun buronan DPO kelas kakap akan terhenti," tegasnya.
