Pilah Sampah, DPRD DKI: Jangan Cuma Balai Kota, Terapkan di Seluruh Kantor Pemerintah
JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mulai mengoperasikan waste station dan menerapkan gerakan pemilahan sampah dari sumber di lingkungan Balai Kota. Namun, ia meminta hal serupa juga diterapkan di seluruh kantor pemerintahan.
Menurut Nabilah, upaya membangun budaya pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Aparatur negara, kata dia, perlu menjadi teladan sebelum kebijakan serupa diterapkan secara lebih luas kepada masyarakat.
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai pentingnya keseriusan dan konsistensi dalam penanganan sampah, menurutnya, harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata dan diterapkan di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI.
"Ini langkah yang patut diapresiasi. Pemerintah tidak bisa hanya mengajak masyarakat memilah sampah, tetapi juga harus menjadi contoh nyata melalui budaya kerja di kantor-kantor pemerintahan," katanya, dikutip Minggu (12/7/2026).
Nabilah pun mengingatkan agar implementasi program tidak berhenti di Balai Kota, melainkan seluruh kantor dinas, kantor wali kota, kecamatan, hingga kelurahan harus menerapkan sistem yang sama agar budaya memilah sampah benar-benar menjadi bagian dari birokrasi.
"Jangan sampai waste station hanya ada di Balai Kota sementara di kantor-kantor pemerintah lainnya belum berjalan. Kalau ingin mengubah perilaku masyarakat, pemerintah harus lebih dulu menunjukkan konsistensinya," tuturnya.
Selain perluasan implementasi, Nabilah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI menyiapkan sistem evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pemilahan sampah di seluruh kantor pemerintah provinsi. Sebab, efektivitas program harus diukur menggunakan indikator yang jelas, mulai dari tingkat kepatuhan pegawai dalam memilah sampah hingga besarnya pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.
"Kesadaran kolektif tidak lahir dari slogan, tetapi dari kebiasaan yang dibangun setiap hari. Pemerintah harus menjadi role model agar gerakan pilah sampah benar-benar menjadi budaya baru di Jakarta," tuturnya.
Dengan adanya gerakan ini, Nabilah berharap bisa menjadi langkah awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih disiplin, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu menerapkan sanksi secara tegas bagi masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah, sehingga target pengurangan sampah di Jakarta dapat tercapai secara optimal dan ketergantungan terhadap TPST Bantargebang terus berkurang.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
