Tak Cukup Andalkan TPA, Kemendagri Dorong Pemda Kembangkan Waste to Energy
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola pengelolaan sampah, termasuk melalui pengembangan skema waste to energy. Penguatan regulasi, kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, hingga kerja sama dengan pelaku usaha dinilai penting agar pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, menyoroti perlunya perubahan pendekatan dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak cukup hanya berorientasi pada pembuangan akhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi harus dimulai dari hulu melalui penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R).
"Sampah perlu dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali, termasuk sebagai sumber energi," kata Safrizal, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Karena itu, kesiapan daerah diperlukan, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan.
Penguatan pendanaan serta penyediaan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting. Pemerintah daerah dinilai perlu memfasilitasi kerja sama dengan off-taker maupun pelaku usaha agar pemanfaatan sampah menjadi energi memiliki model pengelolaan yang berkelanjutan.
"Pengembangan waste to energy tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Tata kelola daerah dan koordinasi antarpemangku kepentingan juga menjadi faktor penting agar teknologi yang diterapkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan pengelolaan sampah," bebernya.
Diketahui, forum Waste to Energy Forum bertajuk "Enhancing National Efforts Through Regional Governance & Yield Innovation", digelar pada hari kedua penyelenggaraan Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, Indo Security, Indo Firex, serta Indonesia International Smart City 2026 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Agenda lain yang menjadi perhatian dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah The ASEAN Recycling Summit 3.0 yang diselenggarakan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI). Forum tersebut membahas perkembangan industri daur ulang plastik, implementasi ekonomi sirkular, serta kebutuhan penguatan kerja sama regional.
Forum dibuka oleh Ambassador of Singapore to the Republic of Indonesia Kwok Fuk Seng dan dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Diaz Hendropriyono, bersama perwakilan pemerintah, industri, asosiasi, akademisi, serta pemangku kepentingan dari kawasan ASEAN.
Diaz menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan recycling rate di Indonesia, terutama melalui penguatan praktik pemilahan sampah.
"Saya ingin menekankan kembali betapa pentingnya event ini karena recycling rate kita sebenarnya masih lumayan sedikit. Jadi kita di KLH siap berkolaborasi dengan ADUPI dan Napindo, apa yang perlu kita kerjasamakan supaya recycling rate kita bisa meningkat," ujarnya.
Upaya tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk memastikan seluruh sampah nasional dapat terkelola dengan baik pada 2029.
Sementara itu, Ketua Umum ADUPI, Christine Halim mengatakan, persoalan sampah plastik dan ekonomi sirkular juga berkaitan dengan pengembangan industri, inovasi teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan emisi, serta keberlanjutan rantai pasok bahan baku.
Selain forum pengelolaan sampah, hari kedua penyelenggaraan juga diisi sejumlah agenda yang membahas isu air, keamanan, proteksi kebakaran, energi, dan kota cerdas.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
