“Di kantor pemerintah, rumah sakit, terminal, stasiun, pusat pelayanan publik dan fasilitas strategis lainnya perlu dipikirkan titik penjemputan dan penurunan penumpang yang jelas. Ini akan memudahkan pengemudi, memudahkan penumpang, sekaligus membantu pemerintah menata lalu lintas,” ujarnya.
Ia menilai ketersediaan titik penjemputan dan penurunan penumpang dapat mengurangi kebiasaan pengemudi berhenti atau menunggu di bahu jalan maupun lokasi yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
“Kalau transportasi online ingin kita tempatkan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, maka infrastrukturnya juga harus disiapkan. Jangan hanya mengatur aplikasinya, tetapi ruang fisiknya tidak disediakan,” imbuhnya.
Di sisi perlindungan pekerja, Sudjatmiko menekankan pentingnya jaminan kesehatan dan kecelakaan yang dapat digunakan secara nyata oleh pengemudi, mengingat tingginya risiko pekerjaan di jalan.
“Jaminan kesehatan dan kecelakaan harus proper. Bukan sekadar ada kepesertaan atau kartu, tetapi ketika pengemudi mengalami kecelakaan, perlindungannya benar-benar bisa digunakan dan prosesnya tidak menyulitkan,” katanya.
Ia juga meminta aturan mengenai suspend dan penghapusan akun dibuat transparan agar pengemudi memiliki kesempatan memberikan klarifikasi dan mengajukan keberatan. Kendati pengemudi tentu harus menaati aturan platform.