Ekonomi Politik NU dan Pesantren
Kembali kepada ide dasar, jika masyarakat pesantren dan kaum nahdliyin maju, maka bangsa Indonesia akan maju. Motto seperti ini sangat masuk akal karena kaum nahdliyin adalah salah satu bagian terbesar dari bangsa ini.
Program pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan SDM secara luas sangat patut diarahkan ke dalam lingkungan masyarakat nahdliyin, yang langsung dan sekaligus menjadi program elite NU. Bermain politik praktis sebaiknya dihindari karena dengan posisinya yang strategis dan keanggotaan yang masif dan besar jumlahnya, maka secara inheren NU mempunyai posisi dan daya tawar yang kuat.
Dengan demikian, maka para elitenya dan pemerintah sepatutnya dan bahkan harus menjadikan NU sebagai agent of change. Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai objek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elite-elitnya yang berkiprah, bergantung, dan bergelantungan di kekuasaan.
Menjadikan NU sebagai objek politik dan kekuasaan patut dihentikan. Sudah setengah abad yang lalu Gus Dur dan Dawam Rahardjo tidak melihat pesantren sebagai lembaga mandek, kolot yang harus "diubah dari luar". NU tidak memerlukan pahlawan dari luar untuk memajukan warganya.
Pesantren memiliki modal sosial yang sangat kuat dan sangat berakar pada budaya bangsa (indigenous social capital) Indonesia. NU mempunyai kekuatan jaringan akar rumput yang kuat dan tidak dimiliki oleh organisasi lain.
