Berencana Gratiskan PTN, Presiden Prabowo Jalankan Amanat Konstitusi
Menurut Yuddy, penerapan secara bertahap dapat dilakukan sembari memastikan kesiapan anggaran, infrastruktur, serta tata kelola program. Kebijakan tersebut juga memiliki pijakan konstitusional karena pendidikan merupakan hak warga negara.
Yuddy pun mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik pada satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
"Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu," tuturnya.
Ia berharap implementasi program disusun secara bertahap, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Sebelumnya, rencana pembebasan biaya pendidikan negeri tersebut kembali disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada pertengahan September.
Presiden menyatakan pendidikan negeri, mulai SD hingga universitas negeri, semestinya dapat diakses tanpa membebani masyarakat. Untuk membahas pelaksanaannya, Prabowo kemudian memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu 23 September 2026 yang membahas mekanisme penerapan kebijakan tersebut di berbagai jenjang pendidikan. Terbaru, Prabowo membentuk tim khusus untuk hitung anggaran kuliah gratis di PTN.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
