Kecam Pernyataan PM Kepulauan Solomon Soal Isu HAM Papua, DPR: Tuduhan Sepihak
Ia pun menyoroti masih adanya korban dari kalangan masyarakat sipil akibat aksi kekerasan bersenjata di Papua, sehingga upaya penegakan hukum perlu dilakukan secara humanis, preventif, dan mengutamakan keselamatan publik.
Kedua, pemenuhan HAM harus diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif. Sukamta menekankan bahwa akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, konektivitas digital, serta penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar warga.
Menurutnya, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, distribusi energi ke wilayah terpencil, serta pemberian beasiswa bagi generasi muda Papua. Ia juga mengajak negara-negara di kawasan Pasifik untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Papua.
Ketiga, Sukamta menilai diplomasi parlemen perlu diperkuat untuk menghadirkan informasi yang lebih berimbang mengenai Papua. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, menurutnya perhatian negara-negara Pasifik merupakan hal yang wajar, namun harus didasarkan pada data dan fakta yang terverifikasi.
Kendati demikian, ia memastikan Komisi I DPR RI membuka ruang dialog dan siap mengundang parlemen maupun pemimpin Kepulauan Solomon untuk melihat langsung perkembangan pembangunan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan HAM di Papua.
“Komisi I DPR RI berkomitmen mengawal kedaulatan NKRI sekaligus memastikan hak-hak pembangunan masyarakat Papua terus terpenuhi,” pungkasnya.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
